BERITA BARU

PARIWISATA

INDUSTRI

PENDIDIKAN

KESEHATAN

POLITIK

OLAHRAGA

EKONOMI

PEMBANGUNAN

HIBURAN

Metro Saumlaki

Metro Tual

Metro Ambon

Metro Ternate

.

Kamis, 11 Februari 2016

70 Persen Hakim di Maluku Bermasalah

AMBON - Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku mensinyalir sekitar 70 persen para hakim yang bertugas di daerah ini sebelumnya bermasalah di tempat tugas mereka semula.

"Kami juga kecewa, kenapa Maluku menjadi tempat ditugaskannya para hakim yang diduga melakukan pelanggaran," kata penghubung KY Maluku, Cisakia Hatala di Ambon, Kamis.

Penjelasan Cisakia didampingi dua anggotanya Simon Koedoeboen dan Irene Lekahena disampaikan dalam rapat dengar pendapat penghubung KY dengan Komisi A DPRD Maluku.

Menurut dia, data itu merupakan informasi dari berbagai pihak dan penghubung KY belum melakukan penelusuran, namun langkah awal melakukan pertemuan dengan pihak Pengadilan Negeri Ambon sudah dilaksanakan.

"Hasil pertemuan kami dengan PN Ambon, ada hakim yang mengungkapkan itu kalau dia tugas di sini karena diduga melakukan pelanggaran tetapi menurut dia tidak benar. Kita terima semua informasi dan tugas selanjutnya mengawalnya untuk ditelusuri benar atau tidak, tetapi yang ditemukan di PN Ambon hakim mengaku ada dugaan melakukan pelanggaran," ujarnya.

Penghubung KY juga mengaku belum mengetahui pasti hakim bermasalah terbanyak itu ada pada pengadilan yang mana, apakah di pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan perikanan, PTUN, atau kah Pengadilan Tinggi Ambon.

Anggota komisi A DPRD Maluku, Herman Hattu mengatakan data 70 persen hakim yang bertugas di Maluku bermasalah itu hal baru yang membingungkan karena memang selama ini berlaku seperti.

Sehingga komisi A berpandangan cukup positif dengan adanya penghubung KY di Maluku dalam rangka melakukan pemantauan terhadap etika para hakim di daerah.

"Pantas memang putusan pengadilan itu sedikit stres akibat para hakim yang stres sebelum masuk ke Ambon, sehingga kami juga usulkan untuk peradilan adhock tidak terhindar dari program pengawasan penghubung KY di sini," tandasnya.

Karena itu komisi A akan melakukan pengecekan dengan berbagai pihak termasuk KY memberikan ruang tambah kerja untuk Maluku yang merupakan wilayah kepulauan dan butuh energi tambahan yang mesti diklasifikasi oleh KY di Jakarta agar penghubung di sini bisa melakukan tugas dan tanggungjawab yang terarah serta fokus.

Apalagi di Maluku terdapat empat kantor Pengadilan Negeri yang tersebar pada berbagai pulau baik di Ambon, Masohi (Malteng), Kota Tual, dan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

"Dugaan 70 persen hakim bermasalah ini resmi dalam pertemuan disampaikan dan penghubung KY secara kelembagaan nantinya bisa melakukan pemantauan secara efektif untuk memberikan visi ke Mahkamah Agung dalam rangka mendistribusikan para hakim ke Maluku tidak pada posisi hakim stres karena di sini bukan tempat pembuangan," tegasnya. Budi Suyanto  (Antara)

Rabu, 10 Februari 2016

Tol Laut Dinilai Beri Manfaat Untuk Ternate

TERNATE - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, menyatakan program tol laut akan memberi banyak manfaat bagi ibu kota Provinsi Maluku Utara (Malut) itu, di antaranya melancarkan pasokan kebutuhan pokok dari/ke luar daerah.

"Sebagian besar kebutuhan pokok di Ternate harus didatangkan dari luar Malut, di antaranya dari Jawa, oleh karena itu adanya program tol laut tersebut dapat mengantisipasi terjadinya kelangkaan stok kebutuhan pokok akibat hambatan pasokan," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate, Arief Abdul Gani di Ternate, Rabu.

Sesuai keputusan pemerintah pusat, program tol laut yang menyinggahi Ternate adalah jalur Jakarta-Tobelo-Gebe-Buli-Ternate-Galela-Jakarta, dengan menggunakan kapal PT Pelni yang seluruh biaya operasionalnya dianggarkan melalui APBN.

Arief Abdul Gani mengatakan, di Kota Ternate selama ini sering terjadi kelangkaan kebutuhan pokok akibat terlambatnya pasokan dari luar Malut, seperti Jawa dan Sulawesi, sehingga sangat membebani masyarakat setempat dan dalam kondisi seperti itu harga kebutuhan pokok melonjak.

Terlambatnya pasokan kebutuhan pokok itu di antaranya karena kapal pengangkut dari daerah asal ke Ternate bersedia berangkat setelah muatannya penuh dan kalaupun dipaksanakan berangkat sebelum muatan penuh biayanya lebih mahal sehingga ketika kebutuhan pokok itu dijual di pasaran Ternate harganya menjadi lebih mahal.

Adanya program tol laut, menurut Arief Abdul Gani, masalah seperti itu tidak akan terjadi karena kapal pengangkut kebutuhan pokok jadwal keberangkatannya sudah ditetapkan, sehingga tidak terpengaruh dengan sudah penuh muatan atau belum, seperti pada kapal pengangkut yang ada selama ini.

Kebutuhan pokok yang diangkut melalui program tol laut tersebut juga akan lebih murah, karena biaya angkut yang ditanggung pengusaha jauh lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan kapal pengangkut diluar program tol laut.

"Kami akan melakukan pengawasan terhadap pengusaha yang mengangkut kebutuhan pokok menggunakan fasilitas program tol laut agar mereka tidak menjual harga kebutuhan pokok dengan harga yang lebih mahal," katanya menambahkan. (Antara)

Empat Warga Maluku Tewas Akibat Demam Berdarah

AMBON  - Sebanyak empat warga tewas akibat terserang penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes Aegypti pada tiga kabupaten di Provinsi Maluku pada awal tahun ini.

"Sampai hari ini (10/2) memang ada beberapa kasus DBD yang muncul di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, serta Kota Tual ," kata Kadis Kesehatan Maluku, dr. Mielke Pontoh, di Ambon, Rabu.

Bahkan, ada beberapa pasien yang sempat dirujuk ke RSUD dr. M. Haulussy Ambon. Kasus serupa juga pernah terjadi tahun 2015 dengan lima orang yang meninggal dunia karena terlambat dirujuk ke rumah sakit.

Menurut Mielke, sebenarnya ada tujuh sampai sembilan provinsi di Indonesia yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan sebagai wilayah berstatus kejadian luar biasa (KLB) DBD, tetapi untuk Maluku tidak termasuk yang diidentifikasi.

"Di Ambon sampai saat ini ada tiga daerah yang ditemukan kasus DBD, sedangkan Kota Ambon hanya menerima pasien rujukan MTB ke di RSUD Haulusy, sementara pasien di Kota Tual dirujuk ke RSUD Karel Sasuitubun Langgur untuk menjalani perawatan," ujarnya.

Orang yang terserang DBD tidak serta-merta langsung mengalami gejala penurunan kesadaran, tetapi diawali dengan suhu tubuh yang begitu panas disertai demam, sehingga terkadang orang tua menyangka hanya demam biasa dan tidak segera dibawa ke rumah sakit.

Selain itu, posisi rumah yang jauh atau terpencil dengan rumah sakit atau puskesmas juga menjadi salah satu faktor penghambat pasien DBD mendapatkan perawatan medis yang cepat.

"Kendalanya ketika gejala DBD tidak serta-merta langsung disertai penurunan kesadaran tetapi hanya dengan demam dan keluarga menganggapnya hal biasa, ketika sampai ke RSU sudah dalam kondisi shock," jelas Mielke Pontoh.

Dia menyarankan langkah awal untuk mencegah DBD adalah upaya pencegahan jangan sampai timbul genangan air yang dapat menyebabkan nyamuk berkembang biak.

"Jadi bukan upaya penyembuhan dan pengobatan yang diutamakan, tetapi upaya pencegahan jangan sampai timbul DBD seperti menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, mengubur tempat yang bisa jadi wadah berkembang nyamuk," katanya.

Sementara aksi pengasapan (fogging) tidak menuntaskan dan hanya membunuh nyamuk dewasa, namun jentiknya tidak mati sehingga perlu ditindaklanjuti dengan proses abatesasi.

Bila abatesasi ini hanya dilakukan di dalam rumah, sementara di pekarangan tidak dilakukan penyebaran bubuk abate pada botol atau ban bekas maka nyamuk tetap akan berkembang biak dengan mudah. (Antara)
 
Copyright © 2016 Kalwedo
Distributed By Batlax.com